Dewan Pers: Jangan Mudah Percaya Informasi dari Medsos

Jimmy berharap masyarakat lebih mengandalkan informasi atau berita dari media-media yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers.

Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi mengajak masyarakat agar lebih berhati-hati menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

Jimmy mengatakan masyarakat harus bisa membedakan antara informasi di medsos dengan berita. Informasi yang muncul di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga grup WhatsApp dan lain-lain, kata Jimmy, tidak bisa dianggap sebagai berita yang bisa dipertanggung jawabkan dan tetap butuh verifikasi kebenarannya.

Menurut Jimmy, pada awalnya Facebook muncul sebagai ajang berbagi inforasi. Namun seiring waktu Facebook atau media sosial lain justru menjadi ajang caci-maki. Di sisi lain, Jimmy menyayangkan Facebook tidak mau ikut bertanggung jawab mengenai dampaknya.

Jimmy berharap masyarakat lebih mengandalkan informasi atau berita dari media-media yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. 

"Soal ini saya sudah bicara dengan Pak Menteri Kominfo. Secara hukum sebenarnya ke depan kita akan meminta agar secara institusi Facebook maupun Twiter dan medsos lainnya tidak hanya membuat kantor di Jakarta, tetapi juga harus ikut bertanggungjawab secara hukum. Tidak cukup hanya membuat diclaimer saja," kata Jimmy dalam dialog literasi media di Palu, Kamis (2/11/2017).

"Sebenarnya Facebook bertepuk tangan karena mendapat keuntungan besar dari Indonesia sebagai salah satu penikmat terbesar di dunia. Tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah bertanggung jawab ketika orang-orang kita banyak menghadapi masalah hukum," tambah Jimmy.

Dialog Literasi Media di Palu, Sulawesi Tengah digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT). 

Pada tahap pertama, Februari 2017 lalu, ada 74 perusahaan media yang lolos verifikasi Dewan Pers. Ke-74 perusahaan media itu antara lain:

1. Media Indonesia 
   

2. Kompas 
   

3. Bisnis Indonesia 
   

4. Pikiran Rakyat 
   

5. Cek & Ricek 
   

6. Siwalima 
   

7. Waspada
   

8. Analisa 
   

9. Tribun Timur 
   

10. Kedaulatan Rakyat 
    

11. Harian Jogja 
    

12. Suara Merdeka 
    

13. SoloPos 
    

14. Koran Sindo 
    

15. Sindo Weekly 
    

16. Sumatera Ekspres 
    

17. Radar Palembang 
    

18. Tribum Sumsel 
    

19. Sriwijaya Post 
    

20. Palempang Ekspres 
    

21. Palembang Post 
    

22. Republika 
    

23. Singgalang 
    

24. Padang Ekspres 
    

25. Haluan 
    

26. Berita Pagi 
    

27. Poskota 
    

28. Majalah Investor 
    

29. Suara Pembaruan 
    

30. Kaltim Pos 
    

31. Rakyat Merdeka 
    

32. Balikpapan Pos 
    

33. Tribun Kaltim 
    

34. Jawa Pos 
    

35. Femina 
    

36. Tribun Pekanbaru 
    

37. Bali Post 
    

38. Riau Pos 
    

39. Harian Fajar 
    

40. Metro TV 
    

41. Trans 7 
    

42. ANTV
    

43. TVOne 
    

44. MNC TV 
    

45. Global TV 
    

46. RCTI 
    

47. iNews TV 
    

48. SCTV 
    

49. Indosiar 
    

50. Trans TV 
    

51. TA TV 
    

52. CTV 
    

53. Celebes TV 
    

54. Balikpapan TV 
    

55. Kompas TV 
    

56. Bali TV 
    

57. JTV 
    

58. Berita Satu News Channel (TV) 
    

59. Radio Elshinta 
    

60. Radio Republik Indonesia 
    

61. Radio DMS Ambon 
    

62. Radio PR FM Bandung 
    

63. Radio Sindotrijaya FM 
    

64. KBR 
    

65. Radio Suara Surabaya 
    

66. Radio Pronews FM 
    

67. LKBN Antara 
    

68. Detik.com 
    

69. Okezone.com 
    

70. Kompas.com 
    

71. Viva.co.id 
    

72. Metrotvnews.com 
    

73. RMOL.co 
    

74. Arah.com
    

Selanjutnya, hingga 3 November 2017, sudah ada 120 perusahaan media yang sudah terverifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Sedangkan, ada 700-an perusahaan belum terverifikasi sama sekali.

source : http://kbr.id/berita/11-2017/dewan_pers__jangan_mudah_percaya_informasi_dari_medsos/93243.html